Catatan Hari Setiyowanto

Belajar Memanfaatkan Air Tanah Jakarta

Pojok DFM, Selasa, 29 April 2008

Air merupakan salah satu kebutuhan utama mahluk hidup, termasuk manusia, selain oksigen. Sehingga ketergantungan terhadap kebutuhan air tidak bisa terpisahkan. Air juga mempunyai nilai strategis dan nilai bisnis yang tinggi. Tingginya kebutuhan air bersih dari waktu ke waktu terus meningkat sesuai perkembangan tumbuhkembangnya pihak-pihak yang membutuhkan. Termasuk penduduk Jakarta, sebagai salah satunya.

Tingginya kebutuhan air di Jakarta tidak bisa dipisahkan dengan padatnya jumlah penduduk yang ada. Penduduk Jakarta yang berjumlah sekitar 11 juta pada siang hari dan 8 juta pada malam hari membutuhkan pasokan air bersih yang sangat banyak. Sementara kandungan air di bumi Jakarta tidak sepadan dengan kebutuhan yang diminta. Meski sudah diupayakan dengan berbagai fasilitas seperti air pam dari PDAM, tetapi tidak semua warga Jakarta mampu membayar restrubusinya. Karena tidak semua warga Jakarta berstatus sebagai warga mampu. Masih cukup banyak warga Jakarta berkategori sebagai warga miskin secara ekonomi. Mereka inilah antara yang memenuhi kebutuhan air bersihnya dari air tanah dengan cara menyedot air tanah, baik dengan menggunkan pompa manual, pompa listrik atau jet pump.

Namun yang perlu diketahui, aksi penyedotan yang dilakukan bukan saja oleh masyarakat dari kalangan tidak mampu, tapi banyak pula warga mampu, pengusaha serta dunia industri, dunia usaha, gedung-gedung bertingkat pun yang melakukannya. Bahkan pola penyedotan air tanah terbilang dengan skala jauh lebih besar dibanding yang dilakukan warga miskin.

Memang, awalnya aksi penyedotan air tanah hanya berfokus pada sebatas pemenuhan kebutuhan semata, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Dari pemenuhan kebutuhan air tanah yang mulanya terukur seiring perkembangan penyedotan air tanah berubah menjadi kelewat batas. Pasalnya, tidak lagi melihat kondisi alam dan kondisi tanah yang ada. Tak salah bila aksi penyedotan air tanah secara besar-besaran yang tak terkontrol menjadi salah satu pemicu utama penurunan permukaan tanah Jakarta, selain beban bangunan yang begitu marak.

Kepala Dinas Pertambangan (Disbang) Provinsi DKI Jakarta Peni Susanti mengakui, dugaan adanya ribuan sumur bor ilegal di gedung-gedung tinggi di Jalan Thamrin-Sudirman dan sekitarnya belum termonitor. Ini merupakan salah satu indikasi dari maraknya sumur bor liar di Ibu Kota. Berdasarkan hasil penertiban tahun 2002, di mana ditemukan sekitar 450 sumur bor ilegal, dan tahun 2005-2006 ditemukan 1.700 sumur bor ilegal. Indikasi ini merupakan bukti akan kebutuhan air tanah yang meningkat drastis.

Mencermati hal itu tentu perlu langkah bijak untuk memanaj air tanah Jakarta, atau membiarkan aksi penyedotan air tanah itu secara besar-besaran. Pihak pemerintah daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang memiliki kewenangan sudah semestinya melakukan aksi pembenahan, bukan pembiaran. Selain melakukan monitoring, upaya pengatasan bagi penghematan kandungan air tanah, Pemda juga perlu melakukan penindakan secara tegas sesuai prosedur dan hukum yang ada dan yang sudah ditetapkan.   

Langkah lain, pihak Pemda semestiny juga harus memiliki alat “geo radar” sebagai alat pemantau memperketat pengawasan sumur dalam (artesis). Dengan “geo radar” dapat mendeteksi letak sumur artesis itu sehingga memudahkan pengawasan.  Apalagi kondisi memang sudah membutuhkan. Apalagi, pengguna sumur bor legal di DKI hanya 3.800 pelanggan, tentu masih sangat jauh dari pemakai yang sebenarnya.

Sekali lagi, Pemprov harus berani bersikap tegas. Bukankah, menggunakan air dalam tanah dari sumur bor ilegal sudah merupakan kejahatan lingkungan dan itu ada sanksinya. Pemda harus menerapkan Undang-Undang lingkungan, tidak sekadar sanksi yang diatur perda. Sumur bor ilegal yang tidak memiliki ijin pun harus disegel. Itu yang harus disikapi dan dikendalikan oleh Pemprov DKI.

Jika tidak berbuat apa-apa, proses penurunan tanah yang telah terjadi antara 20 cm sampai 200 cm di tempat-tempat tertentu itu, bisa jadi akan menenggelamkan tanah Jakarta. Karena itu, setiap pembangunan di Jakarta harus didahului dengan penelitian dan kajian struktur tanah untuk disesuaikan konstruksinya. Meski sejatinya, penyebab faktor alam penurunan sendiri lapisan tanah yang lebih dalam akibat endapan muda di atasnya serta aktivitas tektonik. Terhadap dua penyebab faktor alam ini, kita tak bisa berbuat apa-apa karena kemauan alam. Tapi setidaknya kita  bisa belajar memanfaatkan air tanah Jakarta secara proporsional dan memiliki ijin resmi. Selain kita harus bertanggung jawab atas kelesatarian kandungan air tanah di bumi Jakarta. 

Hari Autis Sedunia yang Terlupakan

Pojok DFM, Jumat, 4 April 2008

Penyandang autis, bukan beban bagi setiap keluarga yang memiliki anggota keluarganya autis. Autis merupakan salah satu anugerah sebagai ujian bagi setiap insan manusia. Jumlah penyandang Autis semakin meningkat pesat dalam dekade terakhir ini. Dengan adanya metode diagnosis yang kian berkembang hampir dipastikan penyandang yang ditemukan terkena Autis akan semakin besar.

Autis merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, interaksi sosial dan gangguan persepsi sensoris. Bahkan beberapa gangguan Autis seringkali melibatkan gangguan neuroanatomis dan neurofungsional tubuh. Bila gangguan tersebut melibatkan gangguan neurofungsional tubuh salah satu yang terganggu adalah kemampuan koordinasi motorik oral seperti mengunyah dan menelan. Dalam keadaan demikian proses makan pada penyandang akan terganggu sehingga akan mengalami kesulitan makan.

Namun, tahukah kita kalau tanggal 2 April baru lalu merupakan Hari Autis Sedunia, mungkin lebih banyak tidak tahunya. Memang Autis baru ramai dibicarakan Publio dalam waktu belakangan ini.

Mencermati momen peringatan hari Autisme Sedunia, tentu sangat bijak kita semua jira dengan gencar mengampanyekan pentingnya kepedulian khusus bagi anak penyandang autis. Pun demikian kita juga mengimbau pemerintah dan kalangan swasta agar berpartisipasi dalam membantu penanganan terhadap anak-anak autis, terutama di daerah. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan penyediaan sarana pendidikan yang tepat bagi anak-anak autis itu agar dapat mandiri.

Kepedulian dan kesigapan penanganan anak autis harus dilakukan secara dini, tetapi pemerintah pun diharapkan memberi perhatian lebih kepada para penyandang autis yang memerlukan terapi dan sekolah khusus.

Kepedulian kita adalah utama bagi mereka. Karenanya, anak yang menyandang autis harus ditangani secara dini dan diberi perhatian seperti layaknya anak biasa. Karena autisme bukanlah cacat mental atau sakit jiwa, melainkan gangguan perkembangan otak pada anak-anak yang  menyebabkan komunikasinya terhambat.

Kita, dan juga semua keluarga yang mempunyai anak Autis sangat merindukan senyum dan keceriaan mereka dalam setiap respon yang disertai ekspresi bahasa ceria seperti anak-anak lainnya. Kepedulian kita merupakan harapan. Karena bagaimana pun, mereka mutiara-mutiara bangsa. Mereka para bunga hati kita. Mereka adalah anak-anak kita. Anak-anak Sang pemilik kehidupan.

Kemiskinan Picu Kekerasan di Masyarakat

Pojok DFM, Rabu, 2 April 2008

Beberapa waktu belakangan ini aksi kekerasan kembali marak. Pelaku kekerasannya pun sangat beragam dan berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari masyarakat awam hingga kaum terdidik yang semestinya menjadi contoh masyarakat.

Penyebab aksi kekaras itu muncul, bisa karena masalah politis hingga akibat impitan ekonomi. Namun, impitan ekonomilah yang sering menjadi alasan yang selalu menyertai terjadinya kekerasan di masyarakat, termasuk kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Nampaknya, beban hidup yang kian berat, tidak mampu ditanggung rakyat sendiri. Sehingga membuat mereka pun frustrasi. Barangkali disinilah letaknya, dimana seharusnya negara membela rakyat kecil, yang tidak berpunya.

Selain beban ekonomi, masyarakat di bawah juga mengalami keterserpihan. Sikap individualitas kian meningkat, yang diikuti dengan semakin kendurnya semangat berafiliasi. Beban hidup yang berat membuat rakyat dipacu berkompetisi mencari sumber penghidupan sehingga tidak peduli lagi dengan sesama dan sekitarnya.

Kita prihatin dengan berbagai kekerasan, atau keputusan mengambil jalan pintas, karena dorongan kemiskinan. Namun, lebih sedih lagi, kemiskinan yang dialami rakyat tidak ditangani negara dengan baik. Kemiskinan sering kali terjadi karena kemiskinan struktural yang kian menempatkan orang miskin dalam kondisi yang tidak berdaya. Bahkan, ironisnya, negara maju kerap memanfaatkan hukum dan pengaruhnya yang kuat untuk makin memiskinkan negara yang sudah miskin. Misalnya, pembuatan produk hukum yang mengelola kekayaan alam seperti Indonesia sering kali tidak berpihak kepada rakyat. Tak heran jika pemiskinan terhadap rakyat terus terjadi. Apalagi, akses rakyat pada hukum juga sangat sedikit sehingga makin menyulitkan hidupnya.

Mencermati perkembangan yang kurang menguntungkan ini, maka sangat diharapkan pers ikut mencerdaskan masyarakat sehingga tak melakukan kekerasan. Pemerintah juga harus tegas dan penuh kearifan dalam mengelola rakyat.

Pun demikian, masyarakat madani siap membantu pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan. Ini yang kita minta. Jadi, ini jangan dianggap remeh. Pemerintah harus lebih tegas lagi bertindak.

Disisi lain, secara jujur pula bila kekerasan di masyarakat juga tak bisa dipisahkan dari peran media, terutama televisi. Karena itu, peran Komisi Penyiaran Indonesia yang masih lemah harus lebih dioptimalkan dalam mengatur isi tayangan televisi, terutama yang berbau kekerasan, mistik, dan seks.

Sehingga, maraknya kekerasan orangtua, termasuk ibu terhadap anaknya, diyakini juga adalah pengaruh dari tayangan televisi yang kini seolah semakin tak terkontrol jika pun ada sangat lemah. Apalagi, bisa dikatakan bila konsumen utama televisi adalah ibu rumah tangga, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah sejak pagi hari. Sesuai teori kultivasi, orang yang menonton televisi minimal selama empat jam dan rutin secara tak sadar akan mengadopsi gambaran yang ia tonton dalam televisi itu.

Tayangan kekerasan yang setiap hari disaksikan ibu rumah tangga itu makin lama kian menurunkan kepekaan mereka terhadap kekerasan. Selain itu, kata Sunarto, kekerasan yang dilakukan ibu kepada anaknya boleh jadi merupakan pelampiasan atas tekanan, baik dari segi hierarki maupun struktural. Tekanan hierarkis, contohnya kekerasan dari suami atau orang di sekitarnya, sedangkan tekanan struktural, di antaranya impitan sosial ekonomi, seperti mahalnya harga yang akhirnya membuat dirinya depresi. Dalam hal ini ibu akan melampiaskan kemarahannya kepada pihak yang lebih lemah, yaitu anak.

Namun, apa pun itu, aksi kekerasan yang marak, negara tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Negara mesti memberikan dan menunjukkan komitmen nyata untuk membela rakyat kecil, rakyat tak berpunya. Semua menjadi paradoks. Rakyatnya kesulitan untuk mempertahankan hidup, pejabatnya tak peduli.

Sangat bijak jika pemerintah perlu segera mengambil langkah dan solusi tepat untuk menyelesaikan kemiskinan yang menjadi akar munculnya kekerasan. Pemerintah harus mengatasi persoalan kemiskian. Kemiskinan jangan dibiarkan, tapi harus diatasi dengan aksi nyata, bukan dengan janji. Dan juga perlu ditegaskan, kemiskinan dan aksi kekarasan bukanlah budaya kita.

Pemerintah Perlu Peduli Bencana

Pojok DFM, Selasa, 1 April 2008

Negeri ini sangat akrab dengan bencana. Bencana datang silih berganti melanda negeri bernama Indonesia. Mulai dari tanah longsor, gunung meletus, banjir banding, gempa bumi, bahkan hingga tsunami, termasuk bencana kelaparan dan gizi buruk, semua menyisakan kepedihan, keprihatinan, dan menumbuhkan kemiskinan baru. Sehinggatidak salah dikatakan, kalau bencana merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia, di samping faktor lainnya.

Saat ini di Indonesia terdapat masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 37,1 juta orang. Memang banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah akibat terjadinya berbagai bencana di Tanah Air.

Memang pada dasarnya, Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana. Artinya, dengan intensitas dan frekuensi berbagai peristiwa bencana yang terjadi belakangan ini, menjadikan masalah penanggulangan bencana sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Kesemuanya itu sangat memengaruhi beratnya pemerintah mengantisipasi dan melaksanakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Maka sudah semestinya harus pemerintah terus berupaya secara maksimal guna mengentaskan kemiskinan itu. Namun, memang persoalan kemiskinan itu tidak mudah untuk dientaskan. Bahkan problem kemiskinan juga merupakan masalah dunia.

Di sisi lain, kita melihat kenyataan bahwa sebagian anggaran nasional tersedot untuk membayar utang beserta bunganya, serta menyubsidi bahan bakar minyak (BBM). Dari total anggaran kita sebesar Rp 850 triliun, sebesar Rp 350 triliun di antaranya digunakan untuk membayar utang. Jika sepuluh tahun lalu kita merupakan negara pengekspor minyak, tapi sekarang untuk kebutuhan dalam negeri saja tidak cukup, sehingga terpaksa harus mengimpor.

Kemudian, pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis yang menyebabkan banyak bank bangkrut, pemerintah harus membayar bunga yang memang di-take over oleh pemerintah.

Di tengah rawannya ancaman bencana di tanah air, departemen yang berkompeten mengurusi masalah bencana ini, yaitu Departemen Sosial, pada 2008 hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 2,3 triliun. Dana yang kecil itu harus digunakan seoptimal mungkin untuk membantu masyarakat. Dari total anggaran itu, sebesar Rp 1 miliar digunakan untuk pemberian bantuan modal bagi 1.200 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan Rp 5 juta.

Memang kerawanan ancaman bencana yang sering mengancam tidak dibarengi dengan kepedulian dalam menyiapan dana penanggualangannya. Maka tak salah jika kita sering kedodoran dalam pengatasannya. Padahal, bencana sering meninggalkan masyarakat-masyarakat miskin baru. Karenanya kita butuh komitmen dan perhatian yang sangat tinggi. Sebab tanpa adanya komitmen yang tinggi, bakal menambah beban persoalan yang hingga kini belum tuntas tertangani. Yakni masalah kemiskinan.