Pojok DFM, Jum’at, 4 Juli 2008

Generasi muda merupakan agen dan penggerak pembangunan bangsa masa depan. Sebagai agen dan penggerak pembangunan harus memiliki kualitas dan semangat tinggi. Mereka juga mesti sehat jiwa dan batinnya. Generasi masa depan harus memiliki kemampuan ketrampilan yang mumpuni. Apalagi pembangunan di masa mendatang sangat membutuhkan generasi mahir dan mumpuni, baik yang menguasai teknik, strategi maupun penelaahan matang demi memenangkan persaingan di era global.

Nampaknya keinginan dan harapan itu terlalu idela. Tapi itulah sejatinya yang diharapkan bangsa besar ini. Memang tidak mudah untuk mendapatkan gerenari ideal sesuai harapan. Terlebih di era saat ini, bagi generasi muda yang mampu memanfaatkan globalisasi akan semakin maju. Namun bagi mereka yang tak beruntung bahkan keliru memanfaatkan keterbukaan bisa jadi akan tertinggal malah terpuruk pada jalan yang keliru. Sehingga melunturkan sikap kebersamaan dan semangat kebangsaannya. Itulah yang nampaknya terjadi pada sebagian generasi muda negeri ini.

Dalam suasana seperti itu mereka perlu mendapat pembinaan dan pembentukan watak yang baik. Salah satu yang bisa seperti itu adalah mengikuti kegiatan Pramuka. Karena itu sangat bijak dengan apa yang dilakukan oleh Kwartir Nasional bersama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta selaku tuan rumah dengan segala kekuatan berkonsentrasi penuh untuk mempersiapkan pertemuan besar bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega melalui Raimuna.

Bisa jadi Raimuna Nasional menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Kegiatan ini merupakan gabungan dari kegiatan Perpanitra (Pertemuan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri-putera), Peran Saka (Perkemahan antar Satuan Karya) dan Perkemahan Wirakarya. Dengan demikian, Raimuna merupakan kegiatan pertemuan besar dengan berbagai aktivitas yang bersifat kreatif, produktif, edukatif, inovatif dan rekreatif dalam bentuk perkemahan.

Sejumlah 13.000 orang Pramuka Penegak dan Pandega dari seluruh Indonesia berkumpul dalam Raimuna Nasional IX. Di sana selain mengembangkan sikap toleransi dan persaudaraan yang berpijakan multikulturalisme, para peserta juga belajar keterampilan hidup.

Mereka bukan sedang tamasya, tapi tengah belajar bermacam keterampilan dan pengetahuan agar bisa berbagi untuk lingkungan sekitar mereka, selain demi kemandiri dirinya. Melalui Raimuna, demikian dari kata ini asli berasal dari bahasa Ambai, Yapen Timur, Kabupaten Yapen Waropen, Papua yang berarti sekelompok orang yang hidup dalam suatu kekuatan yang dijiwai oleh daya kekuatan yang selalu bersemangat tinggi untuk mencapai tujuan. Demikian pula para peserta Raimuna, mereka tengah dibekali beragam pelatihan dan ketrampilan hidup agar memiliki daya tahan dan daya tangkal.

Latihan keterampilan hidup itu, antara lain itu, fotografi, sinematrografi, komunikasi visual, jurnalistik, broadcasting, mengoperasikan radio, membuat desain website, montir sepeda motor, servis handphone, perakitan, dan servis komputer. Selain ada kegiatan petualangan di alam terbuka, mereka pun akan bertualang di gunung dan rimba.

Kegiatan lainnya, lokakarya pemanasan global, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, workshop HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, dan diversifikasi pangan dan gizi, teknologi dan transportasi Jakarta.

Semoga saja kegiatan raimuna bukan saja sebagai ajang untuk melatih keberanian dan memacu adrenalin, tapi membangun kreativitas sebenarnya. Kreativitas posistif dan membangun seperti yang dibutuhkan bangsa ini, utamanya para generasi muda.

Dengan kreativitas yang dimilikinya akan menumbuhkan semangat kebersamaan generasi muda menciptakan karya-karya inovatif, karya-karya brilian, dan membangun lingkungan serta pola hidup sehat yang meninggikan moral. Jika itu mampu tercipta, maka mereka akan mampu pula menangkal dan membentengi diri dari ancaman narkoba dan HIV/AIDS.

Pun demikian sebagai generasi harapan bangsa di masa depan harus pula memiliki sikap kepedulian dan rasa tanggap yang tinggi dalam mengambil peran dalam pembangunan bangsanya. Semoga saja mereka bisa menjadi pelopor penggerak masyarakat seperti yang diharapkan. Selamat ber- Raimuna wahai generasi harapan bangsa.

Pojok DFM, Rabu, 2 Juli 2008

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Indonesia. Pemerintah ingin terus meningkatkan perlindungan tenaga kerja di negeri ini, serta pengurangan pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang belum bekerja. Presiden mengaku bangga dengan adanya penurunan kecelakaan kerja di Indonesia.

Menurutnya, perusahaan setelah memiliki K3 yang baik, harus tetap memberikan pelatihan dan pengawasan yang baik pula pada pekerjanya, sehingga sistem tersebut dapat berjalan baik.

Berdasarkan data Badan Buruh Dunia (ILO), setiap tahunnya kecelakaan kerja yang terjadi di dunia mencapai 277 juta kasus kecelakaan. Akibatnya, hal itu mengakibatkan kerugian dana sebesar USD 1,25 triliun.

Sementara untuk di Indonesia, tahun ini kecelakaan kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2006, kecelakaan kerja mencapai 95.000 kasus, tahun 2007 mengalami 65.000 kasus, dan tahun ini, bertekad untuk terus menurun. Karena memang sudah semestinya penurunan tingkat kecelakaan kerja menjadi concern pemerintah untuk terus memberikan perlindungan dan keselamatan kerja yang dijamin dalam undang-undang.

Prinsip kesehatan dan keselamatan kerja harus jelas penerapannya, terutama di tingkat kabupaten/ kota. Karena itu, harus diimbau agar dinas tenaga kerja dan transmigrasi di setiap daerah untuk melaporkan secara periodik tingkat penerapan di tempatnya. Hal ini agar kita dapat mengetahui data pasti di daerah, agar pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dapat berjalan baik. Karenanya, para kepala daerah semestinya harus memiliki kebijakan bagi daerahnya secara nyata untuk lebih memberikan kontribusi pada keselamatan kerja.

Harapan dan niat pemerintah nampaknya belum sejalan dengan concern pengusaha dan pekerja itu sendiri. Pasalnya, masalah penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja belum dipahami pengusaha atau pemilik pabrik, bahkan oleh pekerja. Padahal, sarana dan prasarana itu mampu memperpanjang usia kerja para karyawan perusahaan.

Kesadaran pengusaha dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan untuk karyawannya relatif rendah. Yang sudah ada kebanyakan karena tuntutan buyer, terutama luar negeri. Penyebab lain, belum diperhatikannya kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja, karena biaya peralatan perlindungan diri yang harus disediakan relatif mahal. Secara ekonomis biaya yang harus ditanggung perusahaan kian besar.

Anggapan sepele pekerja terhadap alat pelindung diri yang sudah disediakan pabrik juga memicu terjadinya kecelakaan kerja atau terganggunya kesehatan tubuh karyawan. Salah satu bukti ketidakpedulian pekerja terhadap kesehatan dan keselamatan mereka, buruh pabrik tidak pernah meneriakkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Namun, apa pun, fasilitas kesehatan yang harus disediakan perusahaan tidak hanya klinik kesehatan, tetapi juga ketersediaan jamban (kamar mandi/ toilet) yang memadai. Idealnya satu banding 15, atau 20 jambam untuk 300 pekerja di suatu pabrik.

Selain itu, mestinya sebuah pabrik dengan jumlah karyawan besar serta berproduksi masal harus menyediakan teknologi pengurangan polusi, serta alat perlindungan diri bagi pekerjanya. Yaitu, perlindungan terhadap debu, kebisingan, hingga bahan kimia.

Sangat benting penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja itu untuk menjamin keselamatan pekerja selama bekerja hingga keluar dari pekerjaan tersebut. Perlu diketahui, penyakit karena bekerja itu biasanya mulai dirasakan setelah lima tahun bekerja.

Karenanya sebagai pengusaha maupun karyawan yang bijak harus mengedepankan persoalan kesehatan dan keselamatn kerja. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas mutu dan kuantitas. Semua itu untuk semua. Untuk pengusaha, karyawan, keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Bukankah dengan mengedepankan concern terhadap masalah kesehatan dan keselamatan kerja itu sama artinya sebagai insan bermoral dan meninggikan rasa kemanusiaan yang hakiki.  

Pojok DFM, 1 Juli 2008

Hari ini, Kepolisian Republik Indonesia memperingati Hari Bhayangkara ke 62. Pada peringatan kali ini usia kepolisian negeri kita semakin berumur. Tentu dengan harapan seiring sejalan dengan itu kepolisian kita semakin arif, semakin peduli, dan semakin bijak dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sehingga dapat tercipta kententraman dan ketertiban seperti yang diharapkan masyarakat. Yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan batin masyarakat bangsa ini, dan masyarakat bangsa asing yang ada di Indonesia.

Walau pun secara jujur dari sudut mana pun kita berupaya memotret tampilan polisi di Indonesia, hasilnya masih belum sepenuhnya memberikan kepuasan batin. Baik sebagai objek pengabdian institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maupun selaku target pelayanan anggota Polri (polisi).

Kenyataan itu memang tidak bisa dipungkiri dan harus kita terima. Tetapi karena upaya membangun Polri yang kuat sebagaimana kekuatan polisi di negara maju tidak hanya menjadi beban tanggungjawab pemerintah, khususnya Polri, maka semua pihak yaitu pemerintah, polisi dan masyarakat, perlu terpanggil untuk menyadikan potret polisi sebagaimana dikehendaki negara dan bangsa kita.

Tuntutan itu wajar karena betapa seriusnya bangsa Indonesia terus -menerus berupaya memiliki Polri yang berwibawa, bersih, kuat, profesional dan mandiri. Semua itu tidak cukup tanpa sinerji polisi-masyarakat. Di sinilah arti penting kedekatan institusi Polri dan anggotanya dengan rakyat. Kedekatan sebagai salah satu landasan sinerji, merupakan prakondisi ideal guna mewujudkan hasrat membangun Polri dan polisi yang dekat dan dicintai masyarakat.

Kalau kita membaca upaya pemerintah dan rakyat Indonesia membangun Polri seperti tersebut dan dicintai masyarakat, kita perlu merujuk kepada proses penyempurnaan aturan perundangan yang melandasi eksistensi Polri. Konstitusi negara dan aturan perundangan lain tentang aparat kepolisian kita berulangkali mengalami perbaikan atau penyempurnaan. Semua itu dapat kita pergunakan untuk memahami besar atau kecilnya Polri.

Pemahaman aspek hukum mutlak diperlukan bagi masyarakat multikultur di negeri ini. Sebagaimana ciri dominan masyarakat multikultur, seringkali apriori buruk sangka, stereotip negatif, introverse individual dan kelompok, mengakibatkan kebanyakan warga masyarakat lebih memosisikan lembaga Polri dan personel anggotanya, dalam kesan yang kurang atau tidak baik alias buruk, ketimbang dalam posisi in between di antara yang baik dan buruk.

Selain itu, maraknya keinginan, hasrat dan tuntutan masyarakat agar kualitas pengabdian dan pelayanan Polri atau polisi, sama seperti kualitas pengabdian dan pelayanan polisi di negara maju. Sayangnya masyarakat tidak mendasarkan harapannya kepada berbagai pertimbangan yang membedakan secara substansial dan material antara polisi kita dengan polisi di negara lain.

Betapa tidak idealnya rasio polisi dan warga masyarakat di Indonesia. Di Indonesia rasio polisi: masyarakat (1:1.200). Artinya, 1 orang polisi melayani 1.200 orang . Sekadar contoh pembanding, di Brunei Darussalam rasio polisi: masyarakat 1:200, Hong Kong 1:220, Singapura 1:250, Malaysia 1:400, Jepang 1:400, Filipina 1:500, Thailand 1:550, Korea Selatan 1:563, Vietnam 1:650, Kamboja dan India masing-masing 1:700, serta China 1:750. Saran PBB, rasio polisi : warga masyarakat 1:500.

Buruknya rasio polisi: warga masyarakat di Indonesia semakin kelihatan tidak menyenangkan, manakala kita mencoba memahami kualitas kesejahteraan anggota Polri. Tingkat kesejahteraan polisi di Indonesia berbeda jauh dari tingkat kesejahteraan polisi di berbagai negara lain.

Mengacu standar PBB, kesejahteraan anggota Polri adalah yang terendah di Asia. Dengan indikator gaji polisi pangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja diperbandingkan gaji karyawan bank golongan terendah di negara masing-masing, diketahui bahwa gaji polisi kita 26%. Sedang gaji polisi Vietnam 35%, Thailand 58,1%, Malaysia 95,9%, Singapura 109%, Jepang 113,2% dan Hong Kong 182,7%. (Anton Tabah, 2002).

Tetapi, semua itu bukan berarti anggota Polri boleh berupaya meningkat kualitas kesejahteraan pribadi serta keluarganya dengan cara melanggar hukum dan bertentangan dengan etika profesinya. Polisi itu polisi, dia punya aturan, dia punya etika, dia punya citra. Semuanya perlu dibangun, dipelihara serta ditumbuhkembangkan selalu ke arah yang lebih positif. Baik oleh polisi, Polri, dan aparat negara yang lain, maupun oleh masyarakat.

Pun demikian, untuk menuju ke sana semuanya tidak boleh memosisikan Polri sebagai kekuatan tentara (army force), atau kekuatan militer (military force). Polisi itu polisi, harus selalu berposisi sebagai lembaga negara dalam kapasitas dan kekuatan polisi (police force). Sesuai dengan paradigma polisi yang melindungi, mengayomi, mengabdi dan melayani masyarakat. Semoga. Dirgahayu Kepolisian Republiki Indonesia ke 62.

Pojok DFM, Selasa, 24 Juni 2008

Krisis energi yang terjadi belakangan ini sudah menjadi wacana publik yang ramai, seiring terbatasnya pasokan energi listrik dibanding kebutuhan serta ketersediaan bahan bakar fosil yang mulai berkurang dan ketidakberdayaan APBBN menyikapi harga BBM tinggi di pasar dunia.

Imbauan dan kebijakan penghematan energi patut didukung. Mseki demikian, kebijakan tersebut tidak memadai mengingat kecenderungan pertambahan permintaan akan energi dalam jangka panjang.

Barangkali, energi terbarukan brada pada momentum yang tepat dan mendesak diterapkan. Indonesia memiliki beragam sumber energi, termasuk di antaranya energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Namun, saat ini pmanfaatannya sangat minim. Energi terbarukan yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan maksimal sebagai energi pembangkit listrik bagi perusahaan yang berwenang mengurusi listrik di negeri ini. Pun demikian bagi sumber energi bagi industri, atau pun kendaraan.

Saat ini konsumsi BBM sangat tinggi, sehingga Indonesia kini menjadi negara pengimpor minyak. Maka sangat arif jika dikembangkan dan dikomersialisasikan dengan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang baik, energi terbarukan yang jauh lbih murah, ramah lingkungan dan mandiri dapat jadi solusi di masa depan.

Namun, sayangnya dalam blue print (cetak biru) pengelolaan energi nasional, energi dan terbarukan mi hanya diproyeksikan sebesar 2 persen. Mestinya, sumber energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan dan mandiri harus didorong sebagai jawaban atas krisis energi di masa datang.

Memang, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomor 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mngembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM), yang diikuti Instruksi Presiden Nomor 1/2006 tentang Penyediaan Pemanfaatn Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Semua tak tinggal diam, semua didorong untuk kreatif. Bahkan sejatinya, penelitian energi alternatif non bahan bakar fosil telah dilakukan jauh sebelum kelangkaan BBM mencuat. Walaupun upaya tersebut lebih banyak dilakukan kalangan akademisi. Para akademisi kita melakukan hal itu terkait erat dengan kecenderungan pembangunan Indonesia yang selama 50 tahun selalu mengandalkan BBM.

Ada dua hal penting yang bisa menopang sukses tidaknya program konversi energi rakyat. Yakni, pentingya komitmen pemerintah. Karena melalui komitmen tersbut pemerintah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggerakan dan memobilisasi masyarakat guna melakukan penanaman berbagai jenis komoditas pertanian yang menjadi bahan dasar etanol.

Komitmen pemerintah menjadi penting, utamanya terkait dengan penyediaan lahan prtanian bagi uapaya untuk mendorong hasil dan produktivitas pertanian itu. Sehingga, komitmen pemerintah tetap menjadi landasan penting bagi pengembangan energi terbarukan. Apalagi mengingat Indonesia sebagai negara agraris, maka pengembangan energi alternatif menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan.

Inilah potensi besar sesungguhnya yang dimiliki negeri ini. Alam Indonesia diciptakan Tuhan dengan penuh kekayaan dan kesuburannya. Demikian pula dengan sumber daya manusia yang berlimpah dan potensial. Jadi tak ada yang tak mungkin dilakukan untuk mencari terobosan energi terbarukan. Asalkan ada kemauan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak akademisi. Karenanya program penguatan energi rakyat sangat mungkin dilakukan. Yang penting kita harus semangat, memiliki komitmen kebersamaan yang kuat dan kemauan politik tknologi pmerintah yang didukung lembaga legislatif, undang-undang, serta komunitas yang berbasis pengetahuan yang kuat. 

Jika komitmen itu dapat diwujudkan bersama, bisa jadi kita tak perlu kuatir dan cemas dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang kadang bergerak naik tak terduga. Karenanya sebagai wujud pro rakyat, mulailah sekarang kita bergerak melaksanakan pembenahan energi alternatif melalui program penguatan energi rakyat. 

Pojok DFM, Rabu, 11 Juni 2008

Berpacu meningkatkan kualitas di sektor pendidikan, pemerintah bergiat mengembangkan sekolah-sekolah berkualitas internasional. Bukan saja di Jakarta, tetapi mulai merambah ke daerah-daerah. Upaya ini semakin menguatkan tekad untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas yang sangat dibutuhkan bangsa ini guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Memang pemerintah kurang cepat selangkah, karena pihak swasta telah menyelenggarakan terlebih dulu.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan ini, apakah negeri atau swasta, kehadiran sekolah berstandar internasional tersebut, diharapkan akan menghasilkan lulusan berkualitas internasional dengan tetap beridentitas keindonesiaan.

Walau pun disebut pendidikan di negeri tertinggal dari bangsa lain, tapi kenyataan sering membuktikan bila pelajar Indonesia mampu menunjukkan prestasi gemilangnya di tataran internasional. Di setiap keikutsertaannya mengikuti ajang berlabel olimpiade, baik matematika, fisika, kimia, biologi maupun penelitian, siswa sekolah kita selalu mampu menyabet medali emas. Pembuktian terbaru, di ajang penelitian bergengsi bertajuk “International Young Inventor Project Olympiad (IYIPO),” di Georgia, pelajar Indonesia meraih medali emas. Medali itu diperoleh dalam bidang penelitian aplikasi komputer-matematika dan biologi. Mereka mampu bersaing dengan 30 proyek penelitian dari 22 negara.

Kian majunya prestasi pelajar negeri ini tidak terlepas dari andil besar sekolah-sekolah berorientasi pendidikan atau sekolah berstandar internasional yang semakin marak. Sekolah-sekolah tersebut menyediakan fasilitas pendidikan yang super lengkap. Selain itu, siswa juga diasramakan. Sekolah berstandar internasional (SBI) juga menjadi obsesi para orangtua, selain keinginan para siswa.

Selain punya fasilitas lengkap seperti, laboratorium (bahasa, komputer, MIPA), kelas berpendingin udara, perpustakaan, lapangan sepak bola dan basket, serta aula sekolah ini juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas. Bahkan, pengajarnya pun ada beberapa orang asing.

Kebutuhan sumber daya manusia berkualitas negeri ini tak bisa menunggu waktu lama, karena pembangunan harus terus berjalan. Sehingga sangat tepat bila pemerintah pun terus mendorong dan memacu diri untuk memiliki standar internasional, termasuk sektor pendidikan.

Dorongan itu bahkan dicantumkan di dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 50 ayat (3) berbunyi, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Dengan berbekal keinginan kuat dan ayat itu maka Depdiknas kemudian mengeluarkan program Sekolah Bertaraf Internasional yang proyek rintisannya saja telah menyertakan ratusan SMP dan SMA di hampir semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan menggelontorkan dana ratusan miliar meski peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan SBI itu belum ada. Ini proyek prestisius karena akan dibiayai oleh pemerintah pusat 50 persen, pemerintah provinsi 30 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 20 persen.

Berdasarkan data, dalam kurun waktu 2005-2007 jumlah sekolah rintisan atau sudah bertaraf internasional sudah mencapai 749 sekolah. Rincian sekolah itu adalah TK/SD/MI rintisan atau sudah bertaraf internasional mencapai 141 sekolah, SMP/MTs rintisan atau sudah bertaraf internasional mencapai 170 sekolah, SMA/MA rintisan atau bertaraf internasional mencapai 259 sekolah, dan SMK rintisan atau sudah bertaraf internasional. Mencapai 179 sekolah. Tidak menutup kemungkinan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan terus  mengembangkan sekolah-sekolah lainnya menjadi sekolah berstandar internasional.

Terus bergiatnya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional, akan semakin penting terlebih di era globalisasi yang menekankan adanya kompetisi begitu ketat. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah jika sekolah berstandar internasional tersebut tidak melupakan identitas bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut harus menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam pembelajaran mata pelajaran di sekolah. Karena kita harus mempertahankan jati diri bangsa. Pun demikian, sekolah-sekolah berstandar internasional agar tidak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun kecerdasan raga, rasa dan hati.

Pojok DFM, Senin, 2 Juni 2008

Perjalanan bangsa yang dibangun dan diperjuangkan para leluhur berjalan tidak semulus seperti harapan banyak para founding father. Tapi inilah kehidupan berbangsa yang sesungguhnya. Setiap bangsa, setiap negara memiliki jalan hidup sendiri-sendiri dalam menemukan titik pencerahan, titik kemajuan dan kesejahteraan. Pun demikian dengan Indonesia. Perjalanan kehidupannya tidak bisa disamakan dengan Singapura, Malaysia, Brunei, maupun Vietnam. Masing-masing negara memiliki proses dan upaya serta kendala berbeda.

Seperti yang terjadi saat ini, belum sempat bernapas lega setelah mencoba secara perlahan bangkit dari beban krisis moneter yang terjadi 10 tahun silam, kini menghimpit lagi persoalan ekonomi sebagai dampak kian melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) dunia. Akibatnya mendesak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008. Kondisi seperti inilah menyulitkan posisi Presiden, siapa pun orangnya. Bisa saja jika hanya mendasarkan pada kepentingan dan keuntungan pribadi demi menyelematkan kariernya, Presiden mengambil keputusan yang poplulis. Tetapi karena Presiden lebih mempertimbangkan pada aspek yang lebih luas, yakni bangsa, maka menaikan harga BBM inilah keputusan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 28%.

Situasi pahit ini tampaknya tak bisa dihindari dan memberikan pilihan yang sulit bagi pemerintah di tengah impitan ekonomi dan belenggu kemiskinan yang masih menggelayuti sekitar 17,75% warga bangsa ini. Bahkan, diperkirakan jumlah orang miskin akan semakin membludak akibat kenaikan harga BBM tersebut. Di sisi lain, jika BBM tak dinaikkan, APBN akan semakin tergerus untuk menalangi subsidi BBM yang semakin membengkak.

Tidak heran bila keputusan bijak Presiden ini, menimbulkan gejolak kehidupan masyarakat, terutamanya mereka yang tidak setuju. Sebagai negara yang tengah belajar berdemokrasi, sehingga wajar bila gejolak pro dan kontra itu selalu ada. Termasuk seperti yang dilakukan para mahasiswa selaku calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Mahasiswa, atas nama rakyat, menjadi golongan yang paling bergolak melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan. Aksi mereka tak jarang menciptakan problem baru di jalur lain. Tapi itulah proses pembelajaran yang mereka pilih. Namun sangat arif tentunya, jika sekali lagi tidak mengedepankan emosi, tetapi lebih utamakan hitung-hitungan panjang demi nasib bangsa.

Barangkali kita semua mesti mau meluangkan waktunya untuk merenung sejenak dan melepas segala emosi dan ego pribadi. Mengapa Indonesia harus mengambil keputusan paling sulit? Barangkali perlu kita menilik kembali bahwa Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang hidup di dunia ini. Apa pun yang terjadi atas dunia, tentu akan berimbas pada setiap negara, termasuk Indonesia.

Ini memberikan indikasi bahwa kasus yang melanda negeri kita ini merupakan bencana global yang berawal dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Sebagai masyarakat yang demokratis, sebelum mendukung atau menolak, sebaiknya kita harus lihat dulu apa sebenarnya pokok permasalahan keputusan pemerintah dengan masyarakat?

Dan kita pun pantas bertanya, kemana para anggota dean yang selama ini dikenal sebagai wakil dari pada rakyat? Apakah ada inisiatif konkret lain yang ditawarkan wakil-wakil rakyat? Karena hingga saat ini masih belum terdengar. Mestikah kesenyapan itu yang ada? Padahal rakyat sangat percaya, mereka itu tidak miskin ide inovatif? Tapi yang jelas, kita prihatin adanya.

Di tengah keputusan yang cukup memprihatinkan ini, sudah sepantasnya kita memberi dukungan kepada pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah sudah berusaha berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Tidak benar kalau pemerintah mau menyusahkan rakyatnya, tidak ada satu pun pemerintah mulai dari presiden pertama sampai sekarang yang ingin menzalimi rakyatnya.

Sekarang bukan zamannya untuk saling caci-mencaci, tetapi bagaimana agar negara kita ini menjadi baldatun toyyibatun wa robbun ghofur. Semua demi terbaik untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Negara. Indonesia.

Perjalanan bangsa yang dibangun dan diperjuangkan para leluhur berjalan tidak semulus seperti harapan banyak para founding father. Tapi inilah kehidupan berbangsa yang sesungguhnya. Setiap bangsa, setiap negara memiliki jalan hidup sendiri-sendiri dalam menemukan titik pencerahan, titik kemajuan dan kesejahteraan. Pun demikian dengan Indonesia. Perjalanan kehidupannya tidak bisa disamakan dengan Singapura, Malaysia, Brunei, maupun Vietnam. Masing-masing negara memiliki proses dan upaya serta kendala berbeda.

Seperti yang terjadi saat ini, belum sempat bernapas lega setelah mencoba secara perlahan bangkit dari beban krisis moneter yang terjadi 10 tahun silam, kini menghimpit lagi persoalan ekonomi sebagai dampak kian melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) dunia. Akibatnya mendesak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008. Kondisi seperti inilah menyulitkan posisi Presiden, siapa pun orangnya. Bisa saja jika hanya mendasarkan pada kepentingan dan keuntungan pribadi demi menyelematkan kariernya, Presiden mengambil keputusan yang poplulis. Tetapi karena Presiden lebih mempertimbangkan pada aspek yang lebih luas, yakni bangsa, maka menaikan harga BBM inilah keputusan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 28%.

Situasi pahit ini tampaknya tak bisa dihindari dan memberikan pilihan yang sulit bagi pemerintah di tengah impitan ekonomi dan belenggu kemiskinan yang masih menggelayuti sekitar 17,75% warga bangsa ini. Bahkan, diperkirakan jumlah orang miskin akan semakin membludak akibat kenaikan harga BBM tersebut. Di sisi lain, jika BBM tak dinaikkan, APBN akan semakin tergerus untuk menalangi subsidi BBM yang semakin membengkak.

Tidak heran bila keputusan bijak Presiden ini, menimbulkan gejolak kehidupan masyarakat, terutamanya mereka yang tidak setuju. Sebagai negara yang tengah belajar berdemokrasi, sehingga wajar bila gejolak pro dan kontra itu selalu ada. Termasuk seperti yang dilakukan para mahasiswa selaku calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Mahasiswa, atas nama rakyat, menjadi golongan yang paling bergolak melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan. Aksi mereka tak jarang menciptakan problem baru di jalur lain. Tapi itulah proses pembelajaran yang mereka pilih. Namun sangat arif tentunya, jika sekali lagi tidak mengedepankan emosi, tetapi lebih utamakan hitung-hitungan panjang demi nasib bangsa.

Barangkali kita semua mesti mau meluangkan waktunya untuk merenung sejenak dan melepas segala emosi dan ego pribadi. Mengapa Indonesia harus mengambil keputusan paling sulit? Barangkali perlu kita menilik kembali bahwa Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang hidup di dunia ini. Apa pun yang terjadi atas dunia, tentu akan berimbas pada setiap negara, termasuk Indonesia.

Ini memberikan indikasi bahwa kasus yang melanda negeri kita ini merupakan bencana global yang berawal dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Sebagai masyarakat yang demokratis, sebelum mendukung atau menolak, sebaiknya kita harus lihat dulu apa sebenarnya pokok permasalahan keputusan pemerintah dengan masyarakat?

Dan kita pun pantas bertanya, kemana para anggota dean yang selama ini dikenal sebagai wakil dari pada rakyat? Apakah ada inisiatif konkret lain yang ditawarkan wakil-wakil rakyat? Karena hingga saat ini masih belum terdengar. Mestikah kesenyapan itu yang ada? Padahal rakyat sangat percaya, mereka itu tidak miskin ide inovatif? Tapi yang jelas, kita prihatin adanya.

Di tengah keputusan yang cukup memprihatinkan ini, sudah sepantasnya kita memberi dukungan kepada pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah sudah berusaha berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Tidak benar kalau pemerintah mau menyusahkan rakyatnya, tidak ada satu pun pemerintah mulai dari presiden pertama sampai sekarang yang ingin menzalimi rakyatnya.

Sekarang bukan zamannya untuk saling caci-mencaci, tetapi bagaimana agar negara kita ini menjadi baldatun toyyibatun wa robbun ghofur. Semua demi terbaik untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Negara. Indonesia.

Pojok DFM, Kamis, 1 Mei 2008

Hari ini umat Kritiani atau pemeluk Agama Kristen memperingati Hari Kenaikan Isa Almasih. Memperingati kenaikan Isa Almasih berarti mengingatkan manusia pada kematian. Kematian jasad tubuh-Nya mendahului kenaikan spiritualitas-Nya untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimana Yesus memandang kematian sebagai guru kehidupan abadi setiap manusia. Ia memberi metafora paling indah seputar kematian secara dialogis dengan para murid-Nya.

Kematian fisik, secara klinis adalah saat tubuh sudah tidak bernapas, sehingga tidak mampu lagi melakukan aktivitas. Sementara kematian spiritual, yaitu ketika manusia tak mengenal jati-dirinya sebagai roh yang berakibat tidak percaya adanya kehidupan roh di balik kehidupan duniawi. Kematian spiritual itu harus dihidupkan kembali agar manusia dapat mengalami kenaikan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan adanya roh itu tak bisa dianggap remeh, sebab dampak-buruknya bisa fatal.

Hal tersebut menjadi dimaknai penting, apalagi saat ini cukup banyak manusia melakukan kenekatan untuk berani mengakhiri hidupnya sendiri. Ini sama artinya, jika mereka yang tak pernah melakukan kontemplasi untuk meraih pengertian dan kesadaran tentang jati-dirinya sebagai roh. Tampaknya orang-orang semacam itu berpikir bahwa dengan matinya tubuh jasmani maka masalah hidupnya akan hilang begitu saja. Habis perkara. Itulah kematian spiritual yang makin banyak terjadi pada kehidupan modern. Hal itu sebenarnya lebih mencelakakan manusia, ketimbang kematian jasmani.

Barangkali dengan memaknai kenaikan Isa Almasih, implikasinya adalah bahwa manusia wajib mengimani eksistensi dan kehidupan roh agar kita masing-masing kelak bisa kembali kepada Yesus dan masuk ke dalam Kerajaan Surga. Manusia tak boleh menjadi budak kekuasaan, harta dan wanita yang sifatnya sementara ini, sehingga manusia mampu berhikmat pada ajaran-Nya.

Barangsiapa tidak dilahirkan dalam roh, maka tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga. Artinya perlu reformasi kesadaran tentang siapakah diri manusia ini, sehingga tidak lagi terbiasa menganggap “aku” sebagai tubuh, dan berganti menyadari sebagai roh yang penuh cinta kasih terhadap sesama manusia. Cinta kasih sifatnya wajib tidak bersyarat dan memeluk semua manusia tanpa memandang agama, suku, bangsa, dan kewarganegaraannya. Namun, hal ini hanya bisa dilaksanakan bagi mereka yang telah mengalami kenaikan spiritual. Tanpa hadirnya cinta kasih yang tulus kepada Allah dan manusia, maka tidak mungkin kita mengalami kenaikan spiritual.

Pelajaran ketulusan cinta kasih mestinya bisa membangkitkan kehidupan baru dan semangat bagi Indonesia yang belakangan ini dalam posisi tidak stabil, baik ekonomi, moral, sikap kebersamaan, dan berbagai hal lainnya. Kenaikan spiritualitas ”Kenaikan Isa Al Masih ini, bukankah mengandung makna agar manusia selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, mulai hari ini perlu belajar cinta kasih-Nya agar memiliki pengharapan akan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Selamat memperingati Hari Kenaikan Isa Al Masih bagi yang menunaikannya.

Pojok DFM, Selasa, 29 April 2008

Air merupakan salah satu kebutuhan utama mahluk hidup, termasuk manusia, selain oksigen. Sehingga ketergantungan terhadap kebutuhan air tidak bisa terpisahkan. Air juga mempunyai nilai strategis dan nilai bisnis yang tinggi. Tingginya kebutuhan air bersih dari waktu ke waktu terus meningkat sesuai perkembangan tumbuhkembangnya pihak-pihak yang membutuhkan. Termasuk penduduk Jakarta, sebagai salah satunya.

Tingginya kebutuhan air di Jakarta tidak bisa dipisahkan dengan padatnya jumlah penduduk yang ada. Penduduk Jakarta yang berjumlah sekitar 11 juta pada siang hari dan 8 juta pada malam hari membutuhkan pasokan air bersih yang sangat banyak. Sementara kandungan air di bumi Jakarta tidak sepadan dengan kebutuhan yang diminta. Meski sudah diupayakan dengan berbagai fasilitas seperti air pam dari PDAM, tetapi tidak semua warga Jakarta mampu membayar restrubusinya. Karena tidak semua warga Jakarta berstatus sebagai warga mampu. Masih cukup banyak warga Jakarta berkategori sebagai warga miskin secara ekonomi. Mereka inilah antara yang memenuhi kebutuhan air bersihnya dari air tanah dengan cara menyedot air tanah, baik dengan menggunkan pompa manual, pompa listrik atau jet pump.

Namun yang perlu diketahui, aksi penyedotan yang dilakukan bukan saja oleh masyarakat dari kalangan tidak mampu, tapi banyak pula warga mampu, pengusaha serta dunia industri, dunia usaha, gedung-gedung bertingkat pun yang melakukannya. Bahkan pola penyedotan air tanah terbilang dengan skala jauh lebih besar dibanding yang dilakukan warga miskin.

Memang, awalnya aksi penyedotan air tanah hanya berfokus pada sebatas pemenuhan kebutuhan semata, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Dari pemenuhan kebutuhan air tanah yang mulanya terukur seiring perkembangan penyedotan air tanah berubah menjadi kelewat batas. Pasalnya, tidak lagi melihat kondisi alam dan kondisi tanah yang ada. Tak salah bila aksi penyedotan air tanah secara besar-besaran yang tak terkontrol menjadi salah satu pemicu utama penurunan permukaan tanah Jakarta, selain beban bangunan yang begitu marak.

Kepala Dinas Pertambangan (Disbang) Provinsi DKI Jakarta Peni Susanti mengakui, dugaan adanya ribuan sumur bor ilegal di gedung-gedung tinggi di Jalan Thamrin-Sudirman dan sekitarnya belum termonitor. Ini merupakan salah satu indikasi dari maraknya sumur bor liar di Ibu Kota. Berdasarkan hasil penertiban tahun 2002, di mana ditemukan sekitar 450 sumur bor ilegal, dan tahun 2005-2006 ditemukan 1.700 sumur bor ilegal. Indikasi ini merupakan bukti akan kebutuhan air tanah yang meningkat drastis.

Mencermati hal itu tentu perlu langkah bijak untuk memanaj air tanah Jakarta, atau membiarkan aksi penyedotan air tanah itu secara besar-besaran. Pihak pemerintah daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang memiliki kewenangan sudah semestinya melakukan aksi pembenahan, bukan pembiaran. Selain melakukan monitoring, upaya pengatasan bagi penghematan kandungan air tanah, Pemda juga perlu melakukan penindakan secara tegas sesuai prosedur dan hukum yang ada dan yang sudah ditetapkan.   

Langkah lain, pihak Pemda semestiny juga harus memiliki alat “geo radar” sebagai alat pemantau memperketat pengawasan sumur dalam (artesis). Dengan “geo radar” dapat mendeteksi letak sumur artesis itu sehingga memudahkan pengawasan.  Apalagi kondisi memang sudah membutuhkan. Apalagi, pengguna sumur bor legal di DKI hanya 3.800 pelanggan, tentu masih sangat jauh dari pemakai yang sebenarnya.

Sekali lagi, Pemprov harus berani bersikap tegas. Bukankah, menggunakan air dalam tanah dari sumur bor ilegal sudah merupakan kejahatan lingkungan dan itu ada sanksinya. Pemda harus menerapkan Undang-Undang lingkungan, tidak sekadar sanksi yang diatur perda. Sumur bor ilegal yang tidak memiliki ijin pun harus disegel. Itu yang harus disikapi dan dikendalikan oleh Pemprov DKI.

Jika tidak berbuat apa-apa, proses penurunan tanah yang telah terjadi antara 20 cm sampai 200 cm di tempat-tempat tertentu itu, bisa jadi akan menenggelamkan tanah Jakarta. Karena itu, setiap pembangunan di Jakarta harus didahului dengan penelitian dan kajian struktur tanah untuk disesuaikan konstruksinya. Meski sejatinya, penyebab faktor alam penurunan sendiri lapisan tanah yang lebih dalam akibat endapan muda di atasnya serta aktivitas tektonik. Terhadap dua penyebab faktor alam ini, kita tak bisa berbuat apa-apa karena kemauan alam. Tapi setidaknya kita  bisa belajar memanfaatkan air tanah Jakarta secara proporsional dan memiliki ijin resmi. Selain kita harus bertanggung jawab atas kelesatarian kandungan air tanah di bumi Jakarta. 

Pojok DFM, Jumat, 4 April 2008

Penyandang autis, bukan beban bagi setiap keluarga yang memiliki anggota keluarganya autis. Autis merupakan salah satu anugerah sebagai ujian bagi setiap insan manusia. Jumlah penyandang Autis semakin meningkat pesat dalam dekade terakhir ini. Dengan adanya metode diagnosis yang kian berkembang hampir dipastikan penyandang yang ditemukan terkena Autis akan semakin besar.

Autis merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, interaksi sosial dan gangguan persepsi sensoris. Bahkan beberapa gangguan Autis seringkali melibatkan gangguan neuroanatomis dan neurofungsional tubuh. Bila gangguan tersebut melibatkan gangguan neurofungsional tubuh salah satu yang terganggu adalah kemampuan koordinasi motorik oral seperti mengunyah dan menelan. Dalam keadaan demikian proses makan pada penyandang akan terganggu sehingga akan mengalami kesulitan makan.

Namun, tahukah kita kalau tanggal 2 April baru lalu merupakan Hari Autis Sedunia, mungkin lebih banyak tidak tahunya. Memang Autis baru ramai dibicarakan Publio dalam waktu belakangan ini.

Mencermati momen peringatan hari Autisme Sedunia, tentu sangat bijak kita semua jira dengan gencar mengampanyekan pentingnya kepedulian khusus bagi anak penyandang autis. Pun demikian kita juga mengimbau pemerintah dan kalangan swasta agar berpartisipasi dalam membantu penanganan terhadap anak-anak autis, terutama di daerah. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan penyediaan sarana pendidikan yang tepat bagi anak-anak autis itu agar dapat mandiri.

Kepedulian dan kesigapan penanganan anak autis harus dilakukan secara dini, tetapi pemerintah pun diharapkan memberi perhatian lebih kepada para penyandang autis yang memerlukan terapi dan sekolah khusus.

Kepedulian kita adalah utama bagi mereka. Karenanya, anak yang menyandang autis harus ditangani secara dini dan diberi perhatian seperti layaknya anak biasa. Karena autisme bukanlah cacat mental atau sakit jiwa, melainkan gangguan perkembangan otak pada anak-anak yang  menyebabkan komunikasinya terhambat.

Kita, dan juga semua keluarga yang mempunyai anak Autis sangat merindukan senyum dan keceriaan mereka dalam setiap respon yang disertai ekspresi bahasa ceria seperti anak-anak lainnya. Kepedulian kita merupakan harapan. Karena bagaimana pun, mereka mutiara-mutiara bangsa. Mereka para bunga hati kita. Mereka adalah anak-anak kita. Anak-anak Sang pemilik kehidupan.